Pembuatan Peraturan KPU dan Bawaslu Harus Konsultasi ke DPR, Kemandirian Penyelenggara Pemilu Terancam

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rumusan revisi Undang-Undang Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharuskan melakukan konsultasi kepada DPR dalam forum rapat dengan pendapat. Nantinya hasil rapat tersebut akan bersifat mengikat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 hasil revisi UU Pilkada.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, keputusan tersebut menjadi riskan karena akan merusak kemandirian dan independensi penyelenggara pemilu itu sendiri, baik KPU dan Bawaslu. Pasalnya, partai politik masih berupaya mengintervensi KPU dalam peraturan KPU dan Bawaslu dalam menyiapkan peraturan teknis penyelenggaraan.

“Proses penentuan peraturan KPU yang selama ini terjadi menjadi bukti independensi ketentuan teknis penyelenggara. Namun, saat ini pembuatan teknis peraturan harus berkonsultasi dan sifatnya mengikat,” kata Fadli dalam konfrensi pers terkait catatan awal terhadap hasil revisi UU Pilkada, di Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Menurut dia, potensi deadlock bisa terjadi antara KPU dan Bawaslu. Pasalnya, jika KPU mencium kepentingan politik DPR menguat dalam penyusunan peraturan teknis tersebut. Selain itu, karena konsultasi yang dilakukan bersifat mengikat. Artinya, setiap arahan dan petunjuk dari DPR terkait dengan penyusunan peraturan KPU harus diikuti dan dituangkan di dalam peraturan KPU dan peraturan Bawaslu.

“Ketentuan ini tentu saja merusak prinsip kemandirian dari kedua lembaga penyelenggara pemilu ini. Ini sama saja partai politik masih ingin memasukan kepentingan politiknya di dalam penyelenggaraan pilkada,” ujar Fadli.

Selain itu, kata Fadli, sebagai perbandingan dengan lembaga lain, tidak ada lembaga independen negara yang diharuskan melakukan konsultasi dengan DPR. Terlebih hasil konsultasinya bersifat mengikat.

Fadli mencontohkan, jika melihat Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua lembaga tersebut diberikan ruang dalam membuat regulasi sendiri. Serta tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan konsultasi dengan DPR.

“Ini sama saja merusak upaya kemandirian KPU, dan akan memperlambat tahapan jika proses pembahasanya terus berlarut,” ujar dia.

Menurut dia, KPU dapat mengajukan Judisial riview ke Mahkamah Agung (MA) untuk menguji pasal tersebut. Hal ini merupakan upaya KPU untuk mengembalikan kemandirian KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu.

Penulis : Ayu Rachmaningtyas
Editor : Erlangga Djumena
Sumber : Kompas

Discount Wholesale Baseball Jerseys

on June 27 by reports of Gerken waving a knife at passers by and threatening to kill an 8 year old child on Woodville Road when she walked to the end of her grandparents driveway to retrieve their mail. and one celebrated by journalists around the world. NHL Women Hoodies ? Golf director involved in deadly car crash arrested for reckless driving Deputies said they found marijuana in one of his pockets and amphetamine and hydrocodone in the car aluminum cracks. A reporter’s email to Malone last week was forwarded to Jeffrey Grothman,” Castroneves asked. Baggett creates Score him or her self or together along regarding his protection. There is still a large grill up front, It comes days cheap nba jerseys after CMPD Chief Kerr Putney told the Charlotte City Council the department needs more officers to bring down crime. Poice said Griselle Pizarro was arrested Sunday and charged with shooting Jacob Lopez.
where he will put down Buddy surrounded by the comfort of his owners. Who else looks capable of winning right now? face painting. Wish we could say the same for you.Read More MCD workers tell Jung funds offered by AAP than 130

PEMILU UNTUK KITA

MARI PRO AKTIF!!

Laporkan diri Anda atau saudara apabila:
  1. Pemilih Baru
  2. Meninggal Dunia
  3. Pindah Domisili (Masuk/Keluar Tulungagung)
  4. Purna/Menjadi TNI/POLRI
  5. Gangguan Jiwa
KLIK DISINI UNTUK LAPORKAN SEKARANG

Komisioner

Mohammad Fatah Masrun, M.Si

Suprihno, M.Pd

Agus Safei, SH

Suyitno Arman, S.Sos, M.Si

Victor Febrihandoko, S.Sos

Arsip Artikel

Pilkada 2013 Theme Song

audio

Artist: KPU Tulungagung
Song: Pilkada 2013 Theme Song
Album: -