Posts in category KPU Dalam Berita

PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2018 DIRENCA...

PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2018 DIRENCANAKAN 27 JUNI 2018

Jakarta, kpu.go.id – Dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, KPU merencanakan hari pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 akan digelar pada […]

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILIT...

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI PILGUB 7 DAERAH 2017

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 di Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, tingkat partisipasi pemilih disabilitas beragam. Dua daerah tingkat partisipasi lebih dari seratus persen, tiga daerah partisipasi tinggi, dan dua daerah partisipasi rendah. Di Pilgub Aceh dan Bangka Belitung, tingkat partisipasi pemilih disabilitas lebih dari seratus persen. Di […]

PPDI, FRASE SEHAT JASMANI DAN ROHANI ...

PPDI, FRASE SEHAT JASMANI DAN ROHANI DI RUU PEMILU MENDISKRIMINASI WNI DENGAN DISABILITAS

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemilu, kepala daerah, anggota parlemen, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta calon presiden dan calon wakil presiden yakni sehat jasmani dan rohani. Aturan ini dinilai diskriminatif oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sehingga perlu dihilangkan atau diganti dengan frase sehat tanpa kata […]

UU PEMILU SERENTAK HARUS SELESAI SATU...

UU PEMILU SERENTAK HARUS SELESAI SATU TAHUN SEBELUM PEMILU SERENTAK 2019

Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu nasional serentak pertama dan diprediksi akan menyita banyak energi dalam pelaksanaannya. UU yang menjadi landasan Pemilu Serentak 2019 diharapkan bisa selesai setahun sebelum pemilihan berlangsung. “Pemilu serentak 2019 memerlukan energi besar. Paling tidak setahun sebelum pemilu kita tidak bicara Undang-undang lagi. UU nya harus sudah selesai,” kata Pakar Hukum Tata […]

PEMERINTAH & DPR DIMINTA SEGERA ...

PEMERINTAH & DPR DIMINTA SEGERA BAHAS UU PEMILU 2019

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dan DPR didesak segera membahas Undang-Undang untuk Pemilu 2019. Hal itu harus dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak berantakan. Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, UU Pemilu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. Namun, sampai sekarang pembahasan belum berjalan. “Draftnya juga belum terlihat seperti […]

BIAYA MAKAN DAN TRANSPORT KAMPANYE TI...

BIAYA MAKAN DAN TRANSPORT KAMPANYE TIDAK DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG

Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa Biaya makan, minum dan transportasi dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Uji Publik Rancangan Perubahan Peraturan KPU terkait Pilkada, Senin (18/7) di […]

KPU BERI KEMUDAHAN VERIFIKASI FAKTUAL...

KPU BERI KEMUDAHAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberi peluang kepada bakal pasangan calon dari unsur perseorangan untuk memfasilitasi pelaksanaaan verifikasi faktual dukungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah bakal pasangan calon perseorangan kehilangan dukungan karena faktor yang di luar keinginannya seperti pendukungnya dalam keadaan sakit atau sedang berada di luar […]

UUK DIY DIGUGAT KE MK

UUK DIY DIGUGAT KE MK

JAKARTA – Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) Nomor 13 tahun 2012 digugat oleh seorang advokad bernama Muhammad Sholeh. Ia telah mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami merasa dirugikan dengan berlakukan beberapa ketentuan dalam Undang Undang a quo,” ujar Sholeh dalam sidang pendahuluan di Gedung MK Jakarta, Selasa (17/5/2016). Ketentuan yang […]

KPU NILAI KODIFIKASI UU MENGENAI PEMI...

KPU NILAI KODIFIKASI UU MENGENAI PEMILU AKAN CIPTAKAN KONSISTENSI ATURAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, kodifikasi undang-undang mengenai pemilihan umum akan meminimalkan pertentangan pasal dalam undang-undang tersebut. “Jadi kami tidak terperangkap pada suatu kondisi harus menebak-nebak untuk mencari jalan keluar karena ada perbedaan dalam UU,” kata Hadar di KPU, Jakarta, Jumat (15/7/2016). Selain itu, menurut dia, kodifikasi […]

MENDAGRI USUL KOMISONER KPU DAN BAWAS...

MENDAGRI USUL KOMISONER KPU DAN BAWASLU JADI PEJABAT NEGARA

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan memperkuat posisi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia ingin komisioner KPU dan Bawaslu menjadi pejabat negara. “Ini kan tidak jelas. Dikatakan lembaga negara ya lembaga negara tapi komisionernya bukan pejabat negara. Padahal banyak lembaga lain yang statusnya pejabat negara […]

PEMILU UNTUK KITA

MARI PRO AKTIF!!

Laporkan diri Anda atau saudara apabila:
  1. Pemilih Baru
  2. Meninggal Dunia
  3. Pindah Domisili (Masuk/Keluar Tulungagung)
  4. Purna/Menjadi TNI/POLRI
  5. Gangguan Jiwa
KLIK DISINI UNTUK LAPORKAN SEKARANG
E-KTP Untuk Pemilu

Komisioner

Mohammad Fatah Masrun, M.Si

Suprihno, M.Pd

Agus Safei, SH

Suyitno Arman, S.Sos, M.Si

Victor Febrihandoko, S.Sos


Sertifikat Penghargaan:
"NOMINATOR KEPATUHAN MELAPORKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK"

Arsip Artikel

     
+100%-