ARIF BUDIMAN: PENTING UNTUK MELAPORKAN ANGGOTA KELUARGA YANG MENINGGAL AGAR DPT LEBIH BAIK

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Dengarkan"]
Arief Budiman saat membuka rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (14/7)

Arief Budiman saat membuka rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (14/7)

Reporter : Suprihno
Editor : Suyitno Arman

BLITAR (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis – Jumat lalu (14-15/07/2017) mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) pemutakhiran daftar pemilih dengan KPU kabupaten/kota se Jawa Timur. Rapat dilaksanakan di pendopo Kabupaten Blitar, dihadiri seluruh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota divisi program dan data, serta operator Sidalih (sistem pemutakhiran daftar pemilih). Rapat dibuka langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman, sekaligus memberikan pengarahan.

Dalam paparannya, Ketua KPU RI menyampaikan bahwa KPU Jawa Timur dan KPU kabupaten/kota se Jawa Timur diharapkan bisa menjadi inspirasi nasional dalam melakukan inovasi terkait perbaikan pemutakhiran daftar pemilih. Menurut Arief Budiman, DPT harus lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya, karena seringkali dijadikan pintu masuk untuk menilai apakah pemilu itu berhasil atau gagal.

“Sengketa pilkada Jatim tahun 2008 melahirkan istilah TMS, terstruktur sistematis dan Masif. Itu diawali dari problem DPT. Pemilu 2009 sumber DPT dari DP4 juga banyak masalah, hingga pemilu 2014 kita meluncurkan Program Sidalih. Program ini sampai saat ini merupakan program terbaik yang harus terus diperbaiki, karena dengan sidalih seluruh masyarakat bisa mengakses sistem pemutakhiran daftar pemilih”, terang mantan komisioner KPU Jatim tersebut.

Tambah Arief Budiman, melalui Sidalih seluruh masyarakat baik itu Bawaslu, partai peserta pemilu, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemilu bisa melihat dan mengecek DPT yang digunakan. Sidalih saat ini juga sudah disinkronisasi dengan program e-KTP secara nasional sehingga tidak ada lagi data ganda. Setiap penduduk yang sudah memiliki e-KTP, dipastikan tidak ada kegandaan, tetapi jika hanya memiliki surat keterangan di mungkinkan masih bisa terjadi kegandaan karena belum bisa dicek secara nasional.

Untuk pilkada 2018 mendatang, saat ini portal sidalih sudah dibuka sejak tanggal 10 Juli 2017 secara nasional.  Diharapkan masyarakat memanfaatkan diantaranya dengan melaporkan jika ada keluarganya yang meninggal kepada petugas kelurahan/desa, sehingga data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akan segera menghapus data tersebut.

Proses Pemutakhiran DPT dilalui dengan dua cara: Pertama secara berkala yaitu setiap akan pemilu atau 5 tahun sekali, bisa ketika akan pilkada atau pemilu legeslatif dan pemilu presiden. Kedua dalam pemutakhiran berkelanjutan. Ini menjadi salah satu tolok-ukur kinerja KPU setelah terselenggaranya pemilu. (YES/ARM)

You may also like...

     
+100%-