ASN, POLRI DAN TNI HARUS NETRAL

Ketua dan anggota komisi II DPR RI saat meninjau kesiapan pilkada Jatim 2018 di ruang pemkab Jombang (1/2)

Ketua dan anggota komisi II DPR RI saat meninjau kesiapan pilkada Jatim 2018 di ruang pemkab Jombang (1/2)

JOMBANG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (1/2/2018) di kantor Pemerintahan Kabupaten Jombang.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh ketua komisi II Zaenudin Amali, SE., M.Si., dan anggota komisi II, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, ketua dan anggota KPU serta Bawaslu Jatim, ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyelengarakan pilkada 2018, Bupati dan Forpimda Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, ketua Zaenudin Amali mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kesiapan pilkada serentak 2018 di Jatim yang terdiri dari pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/wali kota di 18 daerah.

“Kita tinjau mulai dari kesiapan anggaran, panitia penyelengaran dan pengamanan,” katanya.

Kepada penyelenggara, Zaenudin Amali mewanti-wanti agar tetap menjaga netralitas. Menurutnya, jika penyelenggara mampu menjaga netralitas maka pelaksanaan pilkada pasti akan aman dan berkuwalitas. Sebaliknya, jika penyelengara ada yang menjadi partisan, maka dipastikan pilkad akan banyak masalah.

“Netralitas penyelenggara itu penting dan tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Tak hanya penyelenggara lanjut Zaenudin Amali, menurutnya Aparatur sipil Negara (ASN) juga harus menjaga netralitasnya. Terlebih jika calon yang maju dalam pilkada adalah incumbent, maka harus dipantau oleh bawaslu agar ASN tidak main-main. Selain itu, TNI dan Polri sebagai penjaga kemanan juga harus netral. Karena jika ada keterpihakan dan calonnya kalah pasti berpotensi terjadi keributan.

“ASN, TNI, dan Polri benar-benar harus netral,” tandasnya.

Masih menurut Zaenudin Amali, bagi semua pihak tidak melupakan dunia maya atau media sosial (medsos). Karena melalui medsos berbagai isu dan berita hoax lebih mudah untuk disebarluaskan.

“Bawaslu harus memastikan bagaimana melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap isu sara dan beriata hoax,” pungkasnya.

Sementara itu ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd., yang menghadiri acara tersebut mengatakan, KPU Tulungagung telah siap melaksanakan semua tahapan pilkada baik dari sisi anggaran, SDM dan regulasi, serta siap menyelengarakan pilkada dengan Aman, tertib dan damai.

You may also like...

     
+100%-