KPU PROVINSI JATIM GELAR RAKOR PENGELOLAAN DAN PENGUATAN PPID TAHUN 2021

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Dengarkan"]
Choirul Anam(tengah) ketua KPU Provinsi Jawa Timur saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara. (26/11/2020).

Choirul Anam(tengah) ketua KPU Provinsi Jawa Timur saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara. (26/11/2020).

Gogot Cahyo Baskoro divisi SOSDIKLIH PARMAS KPU Provinsi Jawa Timur saat menyampaikan materi. . (26/11/2020).

Gogot Cahyo Baskoro divisi SOSDIKLIH PARMAS KPU Provinsi Jawa Timur saat menyampaikan materi. . (27/11/2020).

Mojokerto-(kputulungagung.go.id) KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi penguatan PPID bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur Tanggal 26-27 November 2020, rakor di mulai pukul 15.00 WIB di Ladang Angrek Kabupaten Mojokerto. KPU Kabupaten Tulungagung  diwakili M. Amarodin divisi SOSDIKLIH PARMAS dan SDM, David Hartanto KASUBAG TEKMAS Kabupaten Tulungagung. (26/11/2020).

Choirul Anam ketua KPU Provinsi Jawa Timur memberikan sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan, “dilaksanakan rakor penguatan PPID untuk melakukan evaluasi dan penguatan PPIP 2021 mendatang”.

“PPID menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari program KPU sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Transparansi menjadi poin penting untuk di ketahui oleh publik. contohnya produk hukum, hasil-hasil pemilu dsb”

Gogot Cahyo Baskoro divisi SOSDIKLIH PARMAS KPU Provinsi Jawa Timur pada saat memberikan materi mengatakan PPID menjadi tupoksi divisi parmas, jadi pelayanan publikasi semua informasi KPU menjadi tanggungjawabnya.

“Pemberian piagam penghargaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (DJIH) Nasional terbaik I tahun 2020 oleh menteri hukum dan hak asasi manusia RI menjadi cambuk semangat KPU Kabupaten/ Kota untuk mamaksimalkan publikasi, transparansi kepada publik secara cepat sesuai prosedur yang tepat melalui PPID”

Hari kedua rakor penguatan PPID juga di hadiri oleh anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi divisi SOSDIKLIH PARMAS RI melalui video conference menyampaikan, PPID diharapkan menjadi sumber publik /masyarakat untuk memperoleh informasi KPU yang akurat dan cepat.

“Rakor penguatan PPID menjadi evaluasi dan  upaya mendorong memaksimalkan pengelolaan PPIP untuk meningkatkan pemahaman dan keterbukaan informasi publik” (amr)

You may also like...

     
+100%-